
KAIMANA, VK – Setelah dikeluarkan edaran Bupati Kaimana terkait penonaktifan tenaga Non ASN (Kontrak Daerah) beberapa waktu yang lalu, tentunya memberikan dampak pada pelayanan pemerintahan yang bersifat teknis, seperti jasa kebersihan, pengemudi, satuan pengamanan, sopir pejabat, operasional, petugas keamanan atau satpam, teknisi pemeliharaan gedung atau kelistrikan dan perawatan taman dan lingkungan.
Beberapa tenaga teknis yang dulunya kebanyakan diisi tenaga kontrak daerah, akhirnya mengalami kekosongan. Salah satu OPD yang mengalami hal ini adalah Dinas Lingkungan Hidup, dimana sudah tidak mempekerjakan lagi tenaga kontrak daerah pengangkut sampah. Begitu juga dengan petugas cleaning service yang ada di OPD prioritas seperti RSUD dan Damkar.
DPRK Kaimana melalui fungsinya juga telah melakukan pengawasan terkait kondisi yang terjadi di Kaimana ini. DPRK Kaimana melalui Wakil Ketua I, Kasir Sanggei menyampaikan bahwa, sesuai dengan petunjuk dari pusat, maka sudah tidak ada lagi kontrak daerah atau honor daerah, sehingga diperlukan kebijakan kepala daerah untuk bisa menyiasati kondisi ini.

“Memang untuk tenaga kontrak daerah, sudah tidak diperbolehkan. Tetapi pemerintah bisa mengambil kebijakan dengan outsourcing dengan perjanjian kerjasama pihak ketiga. Tenaga Outsourcing ini nantinya meliputi driver, pegawai lingkungan hidup, cleaning service, damkar, termasuk Satpol PP. Sehingga diperlukan langkah cepat untuk mengatasi persoalan yang sekarang ini terjadi,” ungkapnya.
Kasir Sanggei juga mengatakan bahwa, DPRK secara kelembagaan telah menyampaikan kepada pemerintah daerah, agar sesegera mungkin diambil kebijakan terkait tenaga-tenaga teknis yang bisa diberdayakan untuk mengoptimalkan pelayanan pemerintahan Kabupaten Kaimana.
“Kami pernah sampaikan hal ini kepada pak bupati. Kalau tidak salah setelah beliau dilantik. Artinya perlu peran kita semua, terutama kami dari DPRK Kaimana. Waktu itu, kami memberikan masukkan, kalau bisa Outsourcing ini segera dilakukan, sehingga tenaga-tenaga teknis bisa diberdayakan. Memang terkadang, ada yang melihat bahwa, ini tenaga yang tidak terlalu penting. Tapi bagi kami sangat penting, karena menyangkut kepentingan seluruh warga Kaimana. Untuk itu, kami berharap agar, pemerintah daerah segera mengambil langkah, agar kekosongan tenaga teknis yang dialami saat ini bisa segera selesai,” pungkasnya. (edo)