KAIMANA, VK – Lima Fraksi yang ada di DPRD Kaimana periode 2024/2029, telah menyetujui dan mengesahkan Ranperda tentang pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2023, dalam rapat paripurna DPRD Kaimana, yang sudah dimulai sejak tanggal 14 September yang lalu. Pengesahan ini ditandai dengan penandatanganan berita acara oleh kepala daerah dan juga pimpinan DPRD Kaimana sementara, Selasa (17/9/2024).
Walaupun ranperda ini telah disetujui, namun masing-masing fraksi memberikan sejumlah catatan, yang merupakan masukkan atau saran perbaikan kedepan, termasuk saran dan masukkan yang sudah disampaikan oleh DPRD Kaimana melalui pandangan umum fraksi-fraksi dewan.
Fraksi PDI-Perjuangan dalam pandangan akhirnya yang disampaikan oleh Mimi Selly menegaskan beberapa hal antara lain; menegaskan kepada pemerintah daerah untuk lebih focus memperhatikan perencanaan awal program pembangunan yang dibiayai oleh APBD, agar perencanaan bisa dilaksanakan secara baik dan matang, sehingga pelaksanaannya bisa tepat waktu sesuai dengan siklus anggaran, capaian realisasi anggaran tahun 2023 yang masih dibawah capaian rata-rata, mengingatkan kepada pemerintah daerah untuk tetap optimal dalam hal pengelolaan anggaran agar opini WTP dapat terus dipertahankan, SILPA tahun 2023 sebesar Rp. 246.860.673f.527,41,- jika memungkinkan dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan program-program pada APBD Perubahan tahun 2024.
Fraksi Solidaritas Kebangkitan Nasional yang anggotanya Nasdem, PSI dan PKB menyampaikan point-point catatan antara lain; meminta kepada pemerintah daerah agar meningkatkan komunikasi dan Kerjasama OPD, agar pelaksanaan kegiatan fisik dan rutin dapat terlaksana sesuai jadwal yang telah ditetapkan, menyarankan kepada pemerintah daerah agar sebelum menetapkan anggaran suatu kegiatan, maka terlebih dahulu menyelesaikan tahapan persiapan program tersebut, sehingga tidak terjadi hambatan ketika program tersebut sudah dianggarkan dalam APBD.
Fraksi Partai Golkar yang bergabung dengan PAN dalam satu fraksi, menyampaikan beberapa catatan dalam pandangan akhirnya antara lain; meminta kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, serta meningkatkan kualitas percnanaan dan pelaskanaan anggaran, agar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mencapai target pembangunan di Kabupaten Kaimana secara merata. Fraksi Golkar juga berharap agar pelayanan kepada masyarakat untuk sector yang bersifat umum, lebih ditingkatkan seperti infrastruktur jalan raya, pertanian, pendidikan dan pelayanan kesehatan untuk masyarakat kecil.
Sementara itu, Fraksi Partai Demokrat dalam pandangan akhirnya menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah atas Kerjasama yang telah dibangun antara DPRD, TAPD, OPD sehingga pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 dapat tercapai dan mencapai target yang telah ditentukan. Fraksi Partai Demokrat juga memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah atas target pencapaian penerimaan PAD yang telah melampaui target. Fraksi Partai Demokrat juga memberikan apresiasi kepada pemeritah daerah yang telah melakukan perbaikan berkelanjutan disetiap OPD dalam setiap tahap pengelolaan keuangan daerah. Fraksi Partai Demokrat juga memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah dalam hal arah kebijakan pembangunan yang memfokuskan kepada kebijakan-kebijakan yang mendukung peningkatan perekonomian masyarakat. (edo)
