KAIMANA,VK – “”Penggunaan interkoneksi aplikasi CMS, SIPANDA dan Layanan Internet Banking dari Bank Papua, merupakan langkah maju dalam mewujudkan tata kelolah keuangan yang lebih baik, efisien dan transparan,” ungkap Bupati Kaimana, Freddy Thie dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Sekretaris Darerah Kabupaten Kaimana, Drs. Donald R. Wakum, dalam acara Lounching implementasi pelaksanaan transaksi non tunai dengan penggunaan aplikasi CMS dan SIPANDA serta perngunaan internet bangking Bank Papua, di ruang rapat kantor BPKAD Kaimana, Selasa (23/4/2024).
Bupati Freddy Thie mengatakan bahwa; seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, pemerintah daerah dituntut untuk terus melakukan inovasi dalam meningkatkan efisisensi dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Salah satu langkah yang diambil yaitu, dengan mengimplementasikan transaksi non tunai dalam berbagai transaksi keuangan daerah.
“Melalui implementasi ini, kita berharap agar dapat meningkatkan efisiensi proses transaksi non tunai, yang akan mempercepat dan mempermudah berbabgai transaksi keuangan, mengurangi penggunaan kertas, serta mengurangi resiko kesalahan manual. Dengan sistem digital, setiap transaksi akan tercatat dengan baik dan dapat diakses secara real time, sehingga mempermudah proses audit dan pengawasan. Transasksi non tunai akan mengurangi resiko kehilangan uang tunai dan memastikan setiap transaksi dilakukan dengan aman melalui sistem perbankan yang terintegrasi. Penggunaan internet banking akan mermpermudah para pelaku usaha, masyarakat dan pemerintah daerah dalam melakukan transaksi kapan saja dan dimana saja,” tegasnya kepada seluruh pimpinan OPD yang hadir dalam kegiatan ini.
Bupati Freddy juga mengatakan bahwa, implementasi transaksi non tunai ini, tidak hanya memberikan manfaat dalam hal efisiensi dan kemudahan, tetapi juga berperan dalam mengurangi potensi kebocoran anggaran dan praktik korupsi. Menurutnya, dengan sistem yang lebih transparan dan dapat diaudit, maka dapat dipastikan, setiap rupiah yang dikeluarkan, benar-benar digunakan untuk kepentingan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. “Kita juga menyadari bahwa, implementasi sistem ini, bukan tanpa tantangan. Oleh karena itu, diperlukan komitmen dan kerja sama dari semua pihak, untuk memastikan kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan transkasi non tunai ini. Saya mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah, pimpinan OPD, PPK, Bendahara, untuk mendukung dan berpartisipasi aktif dalam implementasi ini,” pungkasnya. (edo)
